Dana APBD tahun 2012 1,5 Miliar Rupiah Masih Dipertanyakan

Ketua LSM Sabda Nusantara, Iwan Kusumah, mempertanyakan dasar hukum pengalokasian anggaran kepada KONI Sumedang. “Pada prinsipnya sah-sah saja, sepanjang dalam pengalokasiaannya di Perda APBD berdasarkan kepada peraturan-perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan,” sebut Iwan, Jumat (12/10) di sekretariatnya.

Anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumedang, yang sudah nongkrong di perubahan APBD tahun anggaran 2012 sebesar 1,5 miliar rupiah ini, dipertanyakan keabsahannya.

Iwan menegaskan, bahwa yang wajib mendapatkan anggaran adalah organisasi olahraga dan/ atau induk organisasi cabang olahraga yang telah merencanakan atau melaksanakan olahraga, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 dan 4 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2007 tentang pendanaan olahraga serta pasal 47 sampai pasal 52 peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga.

“Saya, tidak menemukan ketentuan yang mengatur pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk KONI Kabupaten,” ujar  Iwan.

Selain itu, Iwan menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan pada UU nomor 3 tahun 2005 tentang system keolahragaan, pasal 39 yang mengatur tugas KONI kabupaten, akan lebih tepat menggunakan anggaran belanja social/hibah, artinya tidak bisa terus menerus.

“Saya juga mempertanyakan kepada Bupati maupun DPRD, terkait pendapatan pemda dari sektor keolahragaan, seperti sektor pengelolaan lapang sepakbola Ahmad Yani, gedung olahraga Tajimalela, maupun pendapatan daerah dari pacuan kuda. Karena Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah,” Tanya Iwan. sumber Koransumedang.com